SOKOGURU, JAKARTA: Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya penutupan pabrik yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja.
Beberapa perusahaan besar, seperti PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, dan PT Sritex, telah merumahkan lebih dari 14.000 pekerja dalam beberapa minggu terakhir.
Alifudin menegaskan bahwa fenomena ini bukan hanya berisiko merugikan pekerja, tetapi juga perekonomian lokal dan nasional.
"Ini adalah masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan juga ekonomi. Pemerintah harus hadir untuk memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terlindungi," ujar Alifudin dalam keterangan pers, Rabu (5/3),
Baca juga: Awas PHK Massal! DPR Ingatkan Efisiensi Anggaran Jangan Rugikan Pekerja
Sritex Tutup Pabriknya dan PHK Hampir 11.000 Pekerja
Pada 1 Maret 2025, PT Sritex menutup pabriknya dan mengumumkan PHK terhadap hampir 11.000 pekerja, sementara PT Danbi Internasional Garut dan PT Bapintri juga melaporkan ribuan PHK.
Alifudin pun menyoroti pentingnya stabilitas iklim industri untuk mencegah PHK lebih meluas, yang dapat memperburuk daya beli masyarakat.
"Jika tidak segera ditangani, ini bisa menyebabkan penurunan daya beli dan merugikan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang," tegas politikus PKS itu.
Kemenaker Diminta Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Kompensasi
Alifudin juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera memastikan bahwa pekerja yang terdampak mendapatkan kompensasi yang sesuai dan hak-hak mereka tidak disalahgunakan.
Baca juga: DPR Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di TVRI, RRI, dan Antara Meski Anggaran Dipangkas
Alifudin mengusulkan agar pemerintah segera mengidentifikasi sektor-sektor yang kesulitan dan memberikan insentif untuk menjaga operasional pabrik.
"Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja," katanya.
Baca juga: PHK Capai 46 Ribu Orang di 2024, DPR: UU Cipta Kerja Jadi Titik Temu Pekerja & Pengusaha
Dengan tantangan yang semakin besar, Alifudin menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja, dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK massal yang lebih merugikan. (SG-2)
